Menu ✖

Mode Gelap
Hadapi Puncak Musim Hujan, Presiden Prabowo Perkuat Kesiapsiagaan Nasional Antisipasi Banjir dan Longsor Harga Pangan (10/11/2026): Cabai Rawit Merah Tembus Rp108.650 per Kg KPK Dalami Dugaan Penerimaan dari PT Blueray untuk Pejabat Subdit Penindakan DJBC Konferensi Iklim COP31 Dimulai, Negara-Negara Diminta Prioritaskan Isu Iklim Tren Musik dan Kesetaraan Gender jadi Inspirasi Fashion Graduation Ubaya Menuju Indonesia Emas 2045, Senator SBAN Liow Ajak Generasi Muda Tanamkan Nilai Kebangsaan Sejak Dini

Warta Adhyaksa

KPK Dalami Dugaan Penerimaan dari PT Blueray untuk Pejabat Subdit Penindakan DJBC

badge-check


					KPK Dalami Dugaan Penerimaan dari PT Blueray untuk Pejabat Subdit Penindakan DJBC Perbesar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan uang dari PT Blueraycargo. Aliran uang itu diduga mengalir untuk sejumlah pihak di lingkungan Subdirektorat Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Anas hadir memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 9 November 2026. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa pegawai DJBC, Anas Harya Nur Sidiq, sebagai saksi terkait dugaan suap importasi barang.

“Saksi hadir. Didalami pengetahuannya oleh penyidik terkait dugaan penerimaan dari PT BR untuk para pihak di Subdit Penindakan pada Ditjen Bea Cukai,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa 10 November 2026.

Diketahui, KPK telah menahan Gatot Heroe Hernanda, pejabat Bea dan Cukai, terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat menjabat Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026.

Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar tiga ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan penyelidikan dan operasi tangkap tangan pada 4 Februari 2026. Dalam perkara awal, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dari unsur Bea dan Cukai serta pihak swasta.

Taufik mengatakan, pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Dalam konstruksi perkara, pada Juli 2025, John Field disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya.

Beberapa hari kemudian, John kembali dipanggil ke kantor pusat Bea dan Cukai. Ia bertemu Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai saat itu, Rizal, serta Gatot Heroe Hernanda.

Dalam pertemuan tersebut, John diduga meminta bantuan untuk memperlancar proses kepabeanan atau customs clearance atas barang impor perusahaannya. KPK menyebut, setelah sejumlah pertemuan tersebut, John kemudian diminta menyiapkan uang untuk sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai.

Nominal yang disebutkan dalam permintaan tersebut mengalami perubahan, dari Rp2 miliar, Rp1 miliar, dan Rp500 juta. Uang tersebut untuk kelompok yang disebut BC1, BC2, dan BC3, menjadi Rp3 miliar, Rp2 miliar, dan Rp1 miliar.

John kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan memerintahkan stafnya menyetorkan uang bulanan dalam mata uang dolar Singapura. Uang tersebut diberikan agar PT Blueray memperoleh perhatian khusus dalam proses penindakan dan pemeriksaan barang di Bea dan Cukai.

Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Field menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai Rp61,9 miliar. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai Rp3,25 miliar.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita tiga unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R Nine T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber.

Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dolar Singapura. Serta, dolar Amerika Serikat dengan nilai keseluruhan sekitar Rp2,8 miliar.

****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara

9 November 2026 - 05:07 WITA

KPK Sita Rp2 M dari Dirut KAI Terkait Kasus Digitalisasi SPBU

6 November 2026 - 06:03 WITA

Penyidikan Rampung, Eks Sekjen MPR Segera Diadili Kasus Gratifikasi

5 November 2026 - 00:30 WITA

Kejagung Serahkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM ke JPU

3 November 2026 - 05:59 WITA

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Pj Gubernur Gorontalo Ditahan Kejaksaan

1 November 2026 - 05:29 WITA

Trending di Warta Adhyaksa