Jakarta, infokatulistiwanews.com – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, memperingatkan bahwa gagasan circular cultural economy (CCE) yang tengah digadang pemerintah berisiko berhenti sebagai wacana jika tidak dibarengi perlindungan nyata bagi para penjaga warisan budaya.
Ia menilai CCE tidak bisa dibangun secara instan, melainkan harus dimulai dari unit paling dasar: keluarga dan komunitas desa.
“Ekonomi budaya sirkular tidak bisa dibangun secara melompat-lompat. Harus ada tahapan yang terukur, dimulai dari unit paling dasar, yaitu keluarga dan komunitas di desa,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9/2026).
Regenerasi Perajin dan Pelaku Budaya
Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan bahwa di balik narasi besar tentang budaya sebagai mesin ekonomi, terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan, yaitu regenerasi perajin dan pelaku budaya tradisional terputus.
Kearifan lokal seperti membatik, menenun, dan mengukir tidak lagi secara otomatis diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
“Tanpa upaya membumikan gagasan ini, kata sirkular hanya akan berputar di atas kertas, tidak pernah sampai kepada mereka yang benar-benar memegang aset budaya,” ujar, Lestari Moerdijat yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI itu.
Tahapan Membangun Ekonomi Budaya Sirkular
Menurut Rerie, sejumlah langkah bertahap perlu dijalankan secara terhubung. Keluarga menghidupkan kembali keterampilan dasar; desa membangun jejaring antarkomunitas; daerah membentuk klaster industri; dan seluruh proses bermuara pada sistem ekonomi kreatif nasional yang berpihak kepada pelaku di akar rumput.
Namun, langkah-langkah tersebut, tegas dia, harus terikat pada kerangka kebijakan dan anggaran yang jelas.
“Tanpa payung kebijakan dan anggaran yang terukur, CCE hanya akan menjadi judul seminar,” tambah Rerie.
Belajar dari Pendekatan Korea Selatan
Ia merujuk pada pendekatan Korea Selatan sebagai perbandingan. Pemerintahan Lee Jae Myung, ujarnya, menargetkan pasar K-culture senilai 400 triliun won pada 2030, dengan dukungan dana kebijakan konten senilai 731,8 miliar won serta insentif fiskal yang terstruktur.
Pemerintah Korea, menurut Rerie, tidak sekadar mengimbau, tetapi membangun ekosistem dari hulu ke hilir.
“Pendekatan itu menunjukkan bahwa transformasi budaya menjadi mesin ekonomi membutuhkan intervensi fiskal terukur, bukan sekadar imbauan,” ujarnya.
Negara Harus Hadir Melindungi Perajin Budaya
Pada akhirnya, CCE bukan sekadar soal narasi besar tentang budaya sebagai kekuatan ekonomi. Apakah negara hadir bagi mereka yang selama ini menjaga warisan leluhur dengan tangan dan hidupnya sendiri.
“Ketika perajin terakhir di sebuah desa menutup pintu rumah untuk selamanya, tidak ada kebijakan yang bisa menghidupkan kembali tangan-tangan yang telah hilang itu,” pungkas Rerie.
Red~ IKN
