Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Pengarahan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Papua sebagai bagian dari agenda pemerataan nasional.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa percepatan pembangunan Papua harus ditopang oleh pengamanan kekayaan negara serta penguatan swasembada pangan dan energi hingga ke daerah.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus bekerja mengamankan seluruh kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Saya sebagai Presiden dibantu oleh menteri-menteri, kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara, kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menempatkan swasembada pangan sebagai fondasi utama pembangunan Papua. Ia menegaskan bahwa kemandirian pangan harus diwujudkan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga hingga ke daerah.
“Untuk kita aman pangan, kita harus swasembada pangan, kita harus menjamin produksi pangan kita sendiri. Dan ini tidak hanya pangan secara nasional, kita harus swasembada pangan secara provinsi, bahkan bila perlu secara kabupaten,” tegas Presiden.
Selain pangan, Presiden juga menyoroti besarnya potensi energi di Papua yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” lanjutnya.
Presiden menegaskan bahwa pengurangan impor BBM, khususnya solar, akan memberikan dampak signifikan terhadap penguatan fiskal negara dan membuka ruang pembangunan yang lebih luas bagi daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” ujarnya.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan target penghentian impor solar mulai tahun depan. Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta menetapkan prioritas pembangunan yang realistis dan terukur.
“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” tegas Presiden.
Red~ IKN
Jakarta, 16 Desember 2025
Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Presiden
