Dari ribuan rencana aturan daerah yang diajukan selama lima tahun terakhir, hanya sepertiganya yang benar-benar jalan sampai tahap pembahasan. Menyikapi hal tersebut, DPD RI turun tangan membenahi cara pusat dan daerah membuat aturan agar tidak lagi tumpang tindih, berbelit atau bahkan tidak bermanfaat bagi warga.
Persoalan itu dibahas dalam Dialog Nasional yang digelar Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Forum ini mempertemukan DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, serta kepala daerah dari berbagai wilayah.

Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyebut, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) adalah jantung dari otonomi daerah. Tapi dari hasil pemantauan BULD, masih banyak aturan daerah yang saling bertabrakan, kewenangannya tumpang tindih, proses pemeriksaannya dobel-dobel, dan daerah kekurangan orang yang ahli merancang aturan.
Ia bahkan menyinggung istilah yang muncul saat uji publik di Nusa Tenggara Timur, yakni Perda yang lahir untuk mati. Maksudnya, aturan dibuat susah payah, tapi tidak pernah benar-benar dijalankan atau justru cepat dicabut karena bermasalah sejak awal.
Menurut GKR Hemas lagi, pembenahan harus dimulai dari perencanaan. BULD DPD RI mengusulkan lima perubahan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, agar rekomendasi hasil pemantauan DPD RI benar-benar ditindaklanjuti dan sistem informasi antarlembaga bisa tersambung.
GKR Hemas mengajak semua pihak bersinergi nyata agar setiap Perda yang lahir benar-benar sah, selaras, dan mampu meningkatkan kesejahteraan di daerah. InfoRegulasi
Sementara itu, Ketua BULD DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow, menyatakan, persoalan Perda itu saling nyambung. Dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, sampai pelaksanaan. Ia meminta agar forum ini tidak hanya jadi ajang tukar pikiran, tapi menghasilkan komitmen kelembagaan yang bisa ditindaklanjuti.
****









