Menu ✖

Mode Gelap
Presiden Prabowo: ASEAN-India Harus Jadi Kekuatan Bersama Lindungi Rakyat dari Krisis Kesehatan dan Bencana Ribuan Rancangan Perda Mandek, DPD RI: Jangan Bikin Aturan yang Lahir Lalu Mati Irjen Eko Hadi Dipecat, Polri Tegaskan Tak Ada Impunitas bagi Pelanggar Setelah Naskah Bali dan NTB Diakui UNESCO, BRIN Teliti Tradisi di Aceh dan Bengkulu Ungguli 10 Negara, TNI AD Sabet Gelar Juara Umum ke-15 di AARM 2026 Lestarikan Seni Keprajuritan, Bregodo Wongso Manggala Raih Juara III Lomba Bregada Sleman

Warta Parlemen

Komisi III DPR-RI Gelar RDP Bahas RUU Penyadapan

badge-check


					Oplus_0 Perbesar

Oplus_0

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri. Rapat untuk membahas RUU tentang penyadapan.
RDP digelar di Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), yang turut dihadiri Kabaintelkam Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut belakangan ini perhatian masyarakat tertuju pada masalah penyadapan ilegal yang terjadi.

“Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum,” kata Habiburokhman saat membuka rapat.

Habiburokhman menyebut penyadapan pada dasarnya untuk pencegahan dan pendeteksi kejahatan dengan kewenangan terbatas. Namun, kata dia, penyadapan juga bisa digunakan untuk hal yang buruk.

“Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan. Penyadapan ini sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Habiburokhman menyebut kewenangan penyadapan telah ada di sejumlah undang-undang. Namun belum ada aturan yang mengatur persis soal rincian penyadapan.

“Pengaturan penyadapan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedur yang masih beragam. Ada yang memerlukan izin pengadilan,” ungkapnya.

Untuk itu, Habiburokhman mengatakan pengaturan secara rinci soal penyadapan perlu diatur dalam undang-undang. Ia tak ingin kasus penyadapan ilegal kembali terjadi.

“Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,” kata Habiburokhman.

****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ribuan Rancangan Perda Mandek, DPD RI: Jangan Bikin Aturan yang Lahir Lalu Mati

18 November 2026 - 11:40 WITA

Warganet Desak Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Dibuka dan Diverifikasi

14 November 2026 - 08:04 WITA

Ketua MPR RI: Sejak Hari Ini Jabatan Wapres Alami Kekosongan

12 November 2026 - 09:02 WITA

Anak Tidak Sekolah Tembus 2,9 Juta, Ledia DPR Desak Pemda Prioritaskan Anggaran Pendidikan

11 November 2026 - 05:07 WITA

Menuju Indonesia Emas 2045, Senator SBAN Liow Ajak Generasi Muda Tanamkan Nilai Kebangsaan Sejak Dini

10 November 2026 - 05:31 WITA

Trending di Warta Parlemen