Menu ✖

Mode Gelap
Presiden Prabowo: ASEAN-India Harus Jadi Kekuatan Bersama Lindungi Rakyat dari Krisis Kesehatan dan Bencana Ribuan Rancangan Perda Mandek, DPD RI: Jangan Bikin Aturan yang Lahir Lalu Mati Irjen Eko Hadi Dipecat, Polri Tegaskan Tak Ada Impunitas bagi Pelanggar Setelah Naskah Bali dan NTB Diakui UNESCO, BRIN Teliti Tradisi di Aceh dan Bengkulu Ungguli 10 Negara, TNI AD Sabet Gelar Juara Umum ke-15 di AARM 2026 Lestarikan Seni Keprajuritan, Bregodo Wongso Manggala Raih Juara III Lomba Bregada Sleman

Serba Serbi

Figur Wakil Presiden yang Layak Dampingi Presiden Prabowo

badge-check


					Figur Wakil Presiden yang Layak Dampingi Presiden Prabowo Perbesar

Aspirasi Rakyat

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada Kamis (12/11/2026).

Proses pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya akan melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan MPR.

Menurut Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Prabowo memiliki tenggat waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada MPR RI, terhitung sejak surat permintaan resmi diterbitkan oleh majelis.

“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” jelas Muzani, usai menerima surat pengunduran diri Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) siang.

Ketua MPR-RI menjelaskan, langkah pengisian jabatan tersebut merujuk pada mekanisme konstitusional di mana MPR memiliki batas waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk memilih dan melantik wakil presiden definitif.

“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” ungkap Muzani.

Mekanisme ini bersandar pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang diturunkan melalui UU MD3 serta Peraturan Tata Tertib MPR RI.

Tahapannya dimulai dari Rapat Pimpinan MPR yang dilanjutkan dengan Rapat Gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD paling lambat 3 x 24 jam usai surat diterima. Forum ini bertugas menyusun agenda kerja sekaligus menetapkan jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna pemilihan.

Setelah jadwal disepakati, pimpinan majelis memiliki waktu maksimal 3 x 24 jam untuk melayangkan surat pemberitahuan resmi beserta kriteria kelengkapan administrasi kepada Presiden Prabowo.

Surat inilah yang menjadi patokan hitung mundur 14 hari bagi Prabowo untuk menyodorkan dua calon Wakil Presiden yang diusulkannya ke MPR sebelum pemilihan dilaksanakan.

Sinergitas Presiden dan Wakil Presiden

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kerja sama yang harmonis dan sinergis antara Presiden dan Wakil Presiden (konsep dwi-tunggal) adalah salah satu hal yang krusial guna berjalannya roda pemerintahan yang semakin efektif, stabil dan terkoordinasi dengan baik.

Berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem presidensial di mana Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh Wakil Presiden.

Wakil Presiden bertugas mendampingi Presiden, membantu menjalankan roda pemerintahan, menjaga persatuan nasional, serta mengambil kebijakan strategis jika mendapatkan mandat khusus dari Presiden.

Hubungan kerja yang ideal memerlukan ikatan (bonding), pemahaman karakter, serta keselarasan visi agar program-program pembangunan dapat berjalan optimal dan berkesinambungan.

Kolaborasi yang solid antara Presiden dan Wakil Presiden memberikan berbagai dampak strategis bagi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan nasional.

Kerja sama yang erat antar pimpinan, memastikan visi strategis negara dapat dijalankan secara terpadu tanpa adanya sekat birokrasi atau kebingungan tugas di tingkat pusat.

Pembagian peran yang sinergis memungkinkan program-program prioritas nasional seperti peningkatan kesejahteraan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pemerataan pembangunan bergerak lebih cepat dan terukur.

Wakil Presiden dapat berperan peran aktif dalam mengkoordinasikan isu-isu spesifik seperti percepatan pemulihan pascabencana atau penanganan stunting melalui kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah.

Kolaborasi yang mencakup penyatuan kekuatan nasional (konsep Indonesia Incorporated) membantu menyatukan berbagai skala usaha dan elemen masyarakat demi mencapai kemandirian energi serta ekonomi.

Keberadaan Wakil Presiden sebagai pendamping utama memberikan dukungan strategis, baik dalam menjalankan mandat khusus dari Presiden maupun membantu menjaga stabilitas internal pemerintahan.

Figur-figur Wakil Presiden yang Layak Dampingi Presiden Prabowo

Mahfud MD dinilai sebagai salah satu figur yang mumpuni dan berpengalaman untuk masuk dalam bursa posisi kepemimpinan nasional, termasuk sebagai calon atau pengganti wakil presiden, berdasarkan rekam jejaknya di berbagai lini pemerintahan.

Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, ia sering dinilai memiliki pemahaman yang kuat terkait konstitusi, rekam jejak anti-korupsi, serta sikap vokal dalam penegakan hukum.

Mahfud MD memiliki karir di berbagai jabatan publik, diantaranya eksekutif (mantan Menko Polhukam dan Menteri Pertahanan), legislatif (mantan anggota DPR RI), serta yudikatif (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi)

Peran Mahfud MD dalam mendorong kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat di Indonesia berfokus pada supremasi hukum, penegakan konstitusi, pemberantasan korupsi, serta penguatan demokrasi.

Berdasarkan rekam jejak jabatan publik dan pemikirannya, kontribusinya terbagi ke dalam beberapa bidang utama berikut.

1. Pengawalan Konstitusi dan Negara Kesejahteraan

• Menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (2008–2013). Melalui Mahkamah Konstitusi RI, ia berperan membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak asasi manusia, dan mengawal prinsip negara hukum (nomokrasi) agar produk undang-undang selaras dengan hak konstitusional warga.

• Mendorong konsep negara kesejahteraan (welfare state). Dalam tulisannya di Fakultas Hukum UII, ia menekankan bahwa UUD 1945 mewajibkan negara melindungi dan memberdayakan rakyat agar sejahtera melalui penyelenggaraan pemerintahan yang dikawal supremasi hukum.

2. Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum

• Menjadikan penegakan hukum sebagai syarat kesejahteraan. Menurut laporan Hukumonline, Mahfud menegaskan bahwa penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

• Mengawal pengusutan penyimpangan aset dan anggaran negara. Ia secara aktif mengkritisi kasus perampokan kekayaan negara seperti sengketa wilayah laut, serta menyoroti dugaan korupsi pengadaan barang pemerintah agar keuangan negara tidak merugikan rakyat.

• Menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2019–2024). Pada posisi eksekutif ini, ia mengoordinasikan berbagai satgas dan kebijakan lintas kementerian dalam penyelesaian pelanggaran hukum serta penyelamatan aset negara.

3. Penguatan Demokrasi Substantif dan Kebijakan Publik

• Mendorong demokrasi yang berpihak pada rakyat. Dalam paparan akademiknya, ia menyatakan bahwa pemerintahan yang demokratis serta kebersatuan seluruh elemen masyarakat menjadi fondasi utama membangun negara berdaulat dan sejahtera.

• Mengkritisi fungsi pengawasan lembaga negara. Mahfud menekankan pentingnya mekanisme check and balance antara DPR dan pemerintah agar setiap perjanjian internasional maupun program sosial berjalan sesuai konstitusi dan berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.

4. Kontribusi Akademik dan Pemikiran Hukum

• Merumuskan teori politik hukum responsif. Melalui kajian akademiknya, Mahfud memetakan bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat luas (populistik), bukan hukum elitis yang hanya menguntungkan penguasa.

Selain Mahfud MD, nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) masuk dalam bursa dan simulasi politik terkait posisi calon wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto, namun hal ini bergantung pada dinamika koalisi, status kader partai, serta ketentuan konstitusi yang berlaku.

Sosok yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini menempati posisi teratas dalam simulasi elektabilitas calon wakil presiden. Dedi Mulyadi memiliki potensi figur yang dinilai layak mendampingi Prabowo apabila terjadi kekosongan atau perubahan posisi wakil presiden.

KDM yang merupakan kader sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, dapat menjadi skenario penyatuan dalam satu koalisi atau pasangan dinilai realistis selama tidak ada perpindahan partai.

Perjalanan karier politik Dedi Mulyadi antara lain, pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta (1994).

Menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (1999–2003).

Wakil Bupati Purwakarta (2003–2008), terpilih saat usianya menginjak 30 tahun.

Bupati Purwakarta selama dua periode (2008–2018).

Menjadi Anggota DPR RI periode 2019–2023 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII sebelum mengundurkan diri untuk maju di Pilkada.

Gubernur Jawa Barat setelah terpilih dalam Pilgub Jabar 2024.

Sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi menunjukkan berbagai bentuk kepedulian terhadap rakyat dan negara melalui kebijakan serta aksi nyata berbasis pendekatan hati, budaya, dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Berikut adalah beberapa aspek utama kepedulian Dedi Mulyadi:

Sektor Kesehatan dan Perlindungan Warga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinannya bekerja sama dengan RSUD, rumah sakit rujukan, hingga rumah sakit swasta untuk mempermudah akses layanan kesehatan dan pembiayaan warga tanpa batasan wilayah administratif.

Ia kerap mengkritik dan mengingatkan negara agar hadir melindungi warga yang menjadi korban kriminalitas maupun yang ditolak oleh rumah sakit.

Perbaikan Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar. Melakukan pembenahan jalan provinsi (mencapai hampir 97% jalan mulus dan beradab dengan drainase serta jalur pejalan kaki) serta mempercepat perbaikan infrastruktur di wilayah padat seperti Bekasi.

Memperhatikan akses dasar masyarakat seperti listrik dan kesempatan mengenyam pendidikan minimal hingga tingkat SMA/SMK.

Kepedulian Lingkungan dan Pemberdayaan. Melakukan penertiban tata ruang dan lingkungan di berbagai wilayah seperti Puncak, Ciater, Bekasi, dan Karawang untuk menjaga kelestarian alam.

Mendorong program penghijauan yang dihubungkan dengan strategi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat seperti di Kertasari, Bandung.

Pendekatan Langsung dan Advokasi. Sering turun langsung menyapa masyarakat, pasar, dan desa tanpa protokoler yang kaku untuk menyerap aspirasi secara terbuka.

Melakukan kritik sosial, edukasi budaya, serta aksi kemanusiaan membantu warga yang berada dalam kesulitan.

Peran dan Saluran Aspirasi Rakyat

Secara konstitusional, hak formal untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden berada di tangan Presiden, sedangkan rakyat tidak memiliki jalur pengusulan resmi secara langsung.

Namun, dalam praktik demokrasi, masyarakat tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan mengenai figur yang dinilai layak mendampingi Presiden.

Meskipun keputusan pengajuan nama sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden, partisipasi publik tetap merupakan bagian penting dari proses demokrasi untuk mengawal kualitas kepemimpinan nasional:

• Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Setiap warga negara dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, termasuk menyuarakan kriteria maupun sosok calon wakil presiden yang diharapkan melalui ruang publik maupun media massa.

• Saluran Perwakilan Rakyat. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan masukannya melalui anggota DPR maupun anggota DPD di daerah pemilihan masing-masing agar menjadi pertimbangan fraksi-fraksi saat proses pemilihan di sidang MPR berlangsung.

• Masukan kepada Presiden. Presiden dapat menyerap berbagai dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, maupun partai politik, sebagai bahan pertimbangan sebelum menentukan dua nama calon yang akan diajukan ke MPR.

Mekanisme Konstitusional Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan, proses pengisiannya tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang oleh rakyat, melainkan diatur secara ketat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia:

• Hak Prerogatif Usulan Presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden berwenang mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, usulan beserta dokumen persyaratan kedua calon tersebut wajib disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR dilaksanakan.

• Pemilihan oleh MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak kursi wakil presiden dinyatakan kosong.

Anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD akan melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua nama yang diusulkan Presiden.

Red~ IKN

Pewarta (Sevry/Arly/Handry)

Dikutip dari berbagai sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Setelah Naskah Bali dan NTB Diakui UNESCO, BRIN Teliti Tradisi di Aceh dan Bengkulu

18 November 2026 - 11:37 WITA

Warga Kutai Timur Tanam Padi di Lahan Bekas Kebakaran

17 November 2026 - 06:09 WITA

Harga BBM Pertamina Minggu 15 November 2026

15 November 2026 - 04:17 WITA

Teruskan Visi B.J. Habibie, BRIN Siapkan Penguasaan Teknologi Masa Depan, dari AI hingga Genomik Pangan

11 November 2026 - 11:28 WITA

Harga Pangan (10/11/2026): Cabai Rawit Merah Tembus Rp108.650 per Kg

10 November 2026 - 05:38 WITA

Trending di Serba Serbi