Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada Kamis (12/11/2026).
Proses pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya akan melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan MPR.

Menurut Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Prabowo memiliki tenggat waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada MPR RI, terhitung sejak surat permintaan resmi diterbitkan oleh majelis.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” jelas Muzani, usai menerima surat pengunduran diri Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) siang.
Muzani menjelaskan, langkah pengisian jabatan tersebut merujuk pada mekanisme konstitusional di mana MPR memiliki batas waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk memilih dan melantik wakil presiden definitif.
“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” tegas Muzani.
Mekanisme ini bersandar pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang diturunkan melalui UU MD3 serta Peraturan Tata Tertib MPR RI.
Tahapannya dimulai dari Rapat Pimpinan MPR yang dilanjutkan dengan Rapat Gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD paling lambat 3 x 24 jam usai surat diterima. Forum ini bertugas menyusun agenda kerja sekaligus menetapkan jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna pemilihan.
Setelah jadwal disepakati, pimpinan majelis memiliki waktu maksimal 3 x 24 jam untuk melayangkan surat pemberitahuan resmi beserta kriteria kelengkapan administrasi kepada Presiden Prabowo.
Surat inilah yang menjadi patokan hitung mundur 14 hari bagi Prabowo untuk menyodorkan dua calon Wakil Presiden yang diusulkannya ke MPR sebelum pemilihan dilaksanakan.
Sementara itu usai pengunduran diri Wapres Gibran, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan jajaran pimpinan MPR, DPR, termasuk Komisi III DPR RI, dan beberapa menteri di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, menyatakan ia menjadi salah satu menteri yang diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut di Istana siang hari ini.
“Saya diberi tahu untuk datang ke Istana jam 1.30 (siang, red.) hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR, dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR, DPR juga,” kata Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan sebelum masuk ruangan.
Yusril, yang tiba pada pukul 13.35 WIB, menyampaikan kemungkinan pertemuan bersama Presiden Prabowo hari ini seperti rapat konsultasi.
“Ini paling merupakan satu rapat kayak konsultasi begitu, bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri wakil presiden, karena ini menyangkut tugas dan kewenangan MPR, dan juga menyangkut kewajiban Presiden menindaklanjuti kevakuman wakil presiden. Jadi, koordinasi itu boleh dilakukan antarlembaga negara, dalam hal ini, Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPR mungkin ya, enggak terlalu langsung ya, kecuali pemakzulan,” ujar Yusril.
Dalam kesempatan yang sama, Yusril menyatakan dirinya juga telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan kepada MPR RI dan Presiden Prabowo.
Menurut salinan surat yang ia baca, Yusril menyebut Gibran memutuskan berhenti dari jabatan atas keputusannya sendiri. Saat ditanya mengenai alasan mundurnya Gibran, Yusril enggan menjelaskan lebih detail, dan hanya menyebutkan Gibran mundur atas alasan pribadi, sebagaimana dituliskan dalam surat.
Surat pengunduran diri Gibran, Yusril menjelaskan, isinya cukup singkat karena hanya terdiri atas lima paragraf.
“Intinya, wakil presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai wakil presiden atas kemauannya sendiri, dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat Beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,” kata Yusril.
Ketentuan pasal tersebut mengatur jika terjadi kekosongan wakil presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, MPR bersidang untuk memilih wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden. Sementara itu, Presiden dapat mengusulkan dua calon wakil presiden.
****









