Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasuki masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 mulai 10 November 2026. Dalam periode ini, sejumlah agenda legislasi menjadi perhatian, termasuk empat rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan keamanan digital, pengakuan masyarakat adat, administrasi kependudukan, hingga pemberantasan tindak pidana.
Keempat regulasi tersebut ditetapkan sebagai fokus utama DPR untuk ditindaklanjuti pada masa persidangan mendatang. Masing-masing memiliki ruang lingkup pengaturan dan tahapan pembahasan berbeda, mulai dari penyusunan hingga penyerapan aspirasi masyarakat.
Pembahasan RUU pada masa persidangan II DPR juga diarahkan agar setiap regulasi tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum, tetapi tetap memperhatikan perlindungan hak masyarakat. Lantas, apa saja empat RUU yang menjadi agenda pembahasan DPR pada masa persidangan II tahun sidang 2026-2027?
4 RUU yang Menjadi Fokus DPR pada Masa Persidangan II
Empat RUU yang menjadi perhatian DPR pada masa persidangan ini mencakup isu strategis yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara. Melansir unggahan Instagram @dpr_ri, berikut daftarnya:
1. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi salah satu agenda legislasi yang akan dilanjutkan DPR. Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan infrastruktur digital nasional.
Berdasarkan informasi yang disampaikan DPR, panitia kerja (panja) untuk RUU tersebut telah dibentuk. Saat ini, proses pembahasannya berada pada tahap penerimaan masukan dari berbagai elemen masyarakat.
Penguatan keamanan digital juga perlu disertai pembagian kewenangan yang jelas dan sistem pengawasan yang memadai. Hal ini diperlukan agar upaya menjaga infrastruktur digital tetap memperhatikan privasi warga negara dan kebebasan berekspresi.
Selain itu, pengaturan mengenai peran aparat di ruang sipil juga menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut. Dengan demikian, penguatan keamanan siber diharapkan berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat.
2. RUU Masyarakat Adat
RUU Masyarakat Adat menjadi agenda berikutnya yang masuk dalam fokus pembahasan DPR. Regulasi ini berkaitan dengan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta wilayah, pengetahuan, dan hak kolektif yang dimilikinya.
Saat ini, RUU Masyarakat Adat masih berada pada tahap penyusunan. DPR juga tengah menyerap aspirasi publik melalui mekanisme partisipasi yang bermakna atau meaningful participation.
Fokus utama regulasi ini adalah memastikan masyarakat adat memperoleh pengakuan secara menyeluruh. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administratif, tetapi juga mencakup wilayah, pengetahuan, serta hak-hak kolektif mereka.
Dengan begitu, masyarakat adat tidak sekadar diposisikan sebagai objek pendataan, melainkan sebagai kelompok masyarakat yang keberadaan dan haknya perlu diakui dalam kerangka hukum.
3. RUU Administrasi Kependudukan
RUU Administrasi Kependudukan juga menjadi salah satu regulasi yang masuk dalam agenda masa persidangan II DPR.
Berbeda dengan dua RUU sebelumnya, regulasi ini telah ditetapkan sebagai RUU usul DPR. Tahap selanjutnya adalah pembahasan bersama pemerintah.
RUU Administrasi Kependudukan berfokus pada jaminan identitas hukum dan akses terhadap layanan publik bagi setiap warga negara. Dalam prosesnya, perlindungan data pribadi juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.
Artinya, pengaturan administrasi kependudukan tidak hanya diarahkan untuk memastikan setiap warga memiliki identitas hukum, tetapi juga menjaga keamanan data pribadi yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan publik.
4. RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset menjadi agenda keempat yang masuk dalam fokus legislasi DPR pada masa persidangan II tahun sidang 2026-2027.
Regulasi ini berkaitan dengan upaya negara mengejar dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi dan tindak pidana lainnya.
Saat ini, RUU Perampasan Aset masih berada pada tahap penerimaan aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat sebelum memasuki pembahasan bersama pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan upaya perampasan aset hasil kejahatan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, regulasi tersebut perlu mengatur mekanisme pembuktian secara jelas, menyediakan kontrol dari pengadilan, serta memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.
Pengaturan tersebut diperlukan agar proses perampasan aset dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan hak pihak lain maupun membuka ruang kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.
Dasco menyebut, pembahasan empat RUU tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dan saling berkaitan. Menurutnya, setiap regulasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena seluruhnya perlu terhubung dengan kerangka kebijakan yang lebih luas.
“Keempat agenda ini tidak boleh menjadi pulau-pulau hukum yang berdiri sendiri. Semuanya harus terintegrasi dengan kerangka Satu Data Indonesia,” ucap Dasco dikutip dari Instagram @dpr_ri.
Ia juga menekankan pembahasan keempat RUU harus memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus menjamin perlindungan hak warga negara. Dengan pendekatan tersebut, regulasi yang dihasilkan diharapkan menjadi bagian dari kerangka hukum yang saling mendukung, bukan aturan terpisah tanpa keterkaitan.
Masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 dijadwalkan mulai pada 10 November 2026. Dalam periode tersebut, DPR akan melanjutkan sejumlah agenda legislasi, termasuk empat RUU yang telah ditetapkan sebagai fokus utama.
****
